Dua Logika Etis Debat Pilgub DKI

Oleh: Herlianto A, santri STF Al Farabi Malang

 

Sumber: harianindo.com

Isu paling menarik dan cukup sensitif dari debat pilgub DKI pertama adalah soal penggusuran warga yang berada disekitar kali. Isu ini penting karena menyasar kelas bawah yang merupakan jumlah pemilih terbanyak. Tentu saja ekspresi yang terkesan membela terhadap kelas ini harus ditebar. Sehingga penggusuran coba dimaknai secara etis oleh masing-masing calon agar tampak buruk bagi calon baru dan tampak baik bagi petahana.

Jawaban masing-masing pasangan memiliki logikanya sendiri. Pasangan 1 (AHY-Silvi) dan 3 (Anis-Sandi) menggunakan logika deontologis, sementara pasangan 2 (Ahok-Jarot) cenderung teleologis. Dua pendekatan ini sangat kontras dan masih menggejala hingga kini.

Pendekatan teleologis dalam diskursus filsafat moral dikomandani J. Bentham dan J.S. Mill. Cara pandang ini menitik-beratkan pada tujuan dari suatu tindakan. Karenanya poros ini juga disebut utilitarianisme. Artinya, suatu tindakan dianggap bermoral—dan karenanya benar—apabila menguntungkan atau memberi kenikmatan. Dengan logika ini, menggusur dianggap benar karena tujuannya adalah menormalkan sungai dan memindahkan warga dari kehidupan kumuh ke yang cukup bersih.

Penggusuran memberi kesempatan pada rakyat untuk dapat hidup di tempat yang lebih layak, dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai ketimbang di pantaran kali. Atas nalar itulah petahana melakukan penggusuran besar-besaran. Jadi pendeknya the greatest happiness for the greatest number.  

Sementara deontologis diampu Immanuel Kant. Cara pandang ini melihat aturan etis sebagai yang imperatif atau paten, salah satu muaranya adalah manusia sebagai person bukan tujuan. Artinya begini: mencapai kebaikan tidak boleh ada yang dikorbankan. Kita tidak boleh menyelamatkan umat dari mara bahaya tetapi dengan merebus bayi. Manusia adalah pusat dari kesadaran moral itu sendiri, mengorbankan manusia untuk alasan apapun sama artinya membakar moralitas itu sendiri.

Karena itu atas nama kemanusiaan, kubu ini menolak penggusuran masyarakat bantaran kali sekalipun untuk pelebaran sungai dan antisipasi banjir. Pasalnya, pada penggusuran itu ada yang dikorbankan yaitu rumah warga yang dirusak dimana di dalamnya ada kehidupan, serta hilangnya beberapa pekerjaan warga yang membuatnya menderita.

Dalam perdebatan filsafat moral, kedua cara pandang etis ini saling kritik satu sama lain. Misalnya, dalam kasus "si pembunuh bertanya", yang sering diajukan. Kasus ini adalah sebuah cerita seseorang yang ditanya oleh pembunuh tentang target pembunuhannya yang lari dari hadapannya.

Seorang deontologis akan menjawab jujur pada sang pembunuh bahwa dia melihat target pembunuhan dan mengatakan dimana posisinya. Sehingga kemungkinan pembunuh akan leluasa menjalankan operasinya dan menggorok leher sang korban. Pada sisi ini deontologis sering dianggap tidak manusiawi malah.

Sementara teleologis demi keselamatan target pembunuh akan menjawab tidak tahu (berbohong). Sehingga pembunuhan kemungkinan tidak akan terjadi karena sang pembunuh menghentikan pengejarannya lantaran kehilangan jejak. Teleologis menghalalkan segala cara demi tujuannya, yaitu menyelamat korban.

Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya cara pandang yang manakah yang relevan dengan situasi Jakarta saat ini?

Menurut saya, tidak cukup menggunakan salah satu dari cara pandang itu. Kehidupan Jakarta begitu kompleks karena itu menghadapinya tidak dapat direduksi ke salah satu kubu etis. Teleologis semata akan membuat beberapa nilai kemanusiaan dilanggar. Begitu juga jika deontologis semata maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dapat menormalkan kali yang dulunya 30 meter dan kini menjadi 5 meter tanpa menggusur. Tentu sulit dan cenderung irasional.

Untuk itu konvergensi antara dua cara pandang itu yang paling mungkin. Bagaimana dapat mensinergikannya? Saya kira medan terbaik untuk mempertemukan keduanya adalah ada pada seni memimpin, political will, dan kemampuan komunikasi pemimpinnya. Cara pandang itu dapat diterapkan oleh pemimpin manapun yang menginnginkan kebaikan bagi warganya.